Showing posts with label Esai Muhammad Subhan. Show all posts
Showing posts with label Esai Muhammad Subhan. Show all posts

Bersihkan Sastra Indonesia dari Politik Caci Maki


PERBEDAAN pendapat adalah rahmat. Tapi ungkapan itu tidak sepenuhnya benar, sebab tidak terjadi di ranah kesusastraan Indonesia modern hari ini di mana internet menjadi salah satu medium penyampai pesan.

Perbedaan pendapat di era media sosial khususnya Facebook dan Whatsapp yang dilakoni akun-akun segelintir sastrawan Indonesia, telah dikotori ketidakdewasaan berpikir, bersikap dan berkata-kata. Bertolak belakang dengan keahlian yang ditekuni; menulis karya sastra.

Sejatinya, sastrawan sebagai ahli sastra, yang terlatih mengolah kata yang bukan bahasa sehari-sehari—bukan bahasa pasaran tanpa saringan—adalah anutan yang patut diteladani. Teladan, bukan saja merujuk pada keindahan tutur gaya bahasa yang ditulisnya, mutu karya itu, tetapi juga pada kesantunan dalam menimbang setiap persoalan yang tengah terjadi.

Kasus teranyar dapat merujuk polemik puisi esai Denny Januar Ali (DJA) yang dianggap oleh sebagian sastrawan telah menodai kemurnian sastra Indonesia, khususnya puisi. Di luar pengadilan, DJA divonis telah mengotori kesusastraan Indonesia, melakukan pembodohan publik serta telah bertindak menggelapkan sejarah.

Petisi-petisi penolakan pun muncul meski DJA tidak selangkah mundur. Setidaknya petisi datang dari sekelompok penyair muda di berbagai kota, juga dari Ikatan Mahasiswa Bahasa dan Sastra Indonesia Se-Indonesia (IMABSII), dari Penyair-Penyair Jawa Barat, ditambah Majelis Sastra Riau dan lainnya. Petisi-petisi itu satu suara menolak puisi esai dan segala hal yang berhubungan dengan penerbitan buku-buku puisi esai yang digagas DJA.

Panggung caci maki pun merobek-robek media sosial. DJA menjadi pusat tumpahan amarah. Tidak saja DJA, tapi juga penyair-penyair yang memilih jalan kreatif menulis puisi bercatatan kaki itu atas kesadaran mereka, dianggap lawan yang wajib dimusuhi dan diperangi. Status-status dan komentar-komentar sarkas bernada ujaran kebencian membanjiri beranda media sosial setiap hari. Saling serang, yang sesungguhnya menguatkan eksistensi keakuan, agar sama-sama diakui sebagai sastrawan, profesi yang konon paling agung itu.

Kelompok yang kontra puisi esai begitu mudah melontarkan kata-kata makian yang kasar di status dan komentar-komentar mereka. Kata-kata bodoh, monyet, jancuk, babi, idiot, cecunguk, taik dan segala sumpah serapah yang tak senonoh lainnya meluncur deras di mulut beranda media sosial yang dapat dibaca oleh siapa saja, bahkan jika tidak berteman sekalipun.

Lihatlah bagaimana mudahnya seorang Sunlie Thomas Alexander memaki-maki di Facebook terhadap personal penyair-penyair yang berseberangan dengan dia dan kelompoknya. Ketika Muhammad De Putra, penyair muda Riau yang memutuskan mundur dari proyek penulisan puisi esai akibat tekanan di sana-sini lalu De Putra membuat surat permintaan maaf secara terbuka di media sosial, Sunlie menyalin tempel surat permintaan maaf De Putra itu kemudian membubuhkan status sarkas di dinding Facebook-nya: “Inilah contoh penulis muda miskin yang rela menjual harga diri pada Denny JA! Cengeng lagi!”

Bukannya memberi apresiasi dan simpatik terhadap keputusan De Putra yang mundur dari proyek penulisan puisi esai itu, Sunlie malah menghina De Putra sebagai penulis miskin, menjual harga diri dan cengeng.

Bagaimana jika status kebencian Sunlie itu dibaca oleh orang tua De Putra, guru-gurunya di sekolah dan kawan-kawannya yang lain, sementara mereka tidak mengerti asal muasal persoalan? Adakah seorang Sunlie Thomas Alexander yang mengaku sastrawan itu menimbang perasaan De Putra dan keluarganya?

Bukankah Sunlie dan kawan-kawannya menginginkan penyair-penyair yang menulis puisi esai mundur dan meminta maaf (kata maaf di sini ambigu, aneh, lucu, kepada siapa pula harus meminta maaf dan salah apa harus meminta maaf? Setiap orang punya hak dan pilihan masing-masing tanpa boleh diintervensi pihak mana pun—pen.), lalu setelah permintaan maaf mereka lakukan meski di bawah tekanan kenapa mereka masih juga diintimidasi dan dihina? Siapa sebenarnya yang tidak punya nurani dan tidak menghargai nilai-nilai kemanusiaan?

Mampirlah ke beranda Facebook Sunlie Thomas Alexander. Segala yang berbau puisi esai dan DJA serta penyair-penyair yang berseberangan dengan dia dicaci maki habis. Bahkan di statusnya yang lain, dia juga mencaci maki seorang penyair perempuan Riau yang membela De Putra dengan kalimat lebih sadis: “…lonte idiot yang bikin najis Sastra Indonesia!”

Beginikah cara sastrawan yang hebat karyanya itu bersikap dalam perbedaan pendapat? Publik sastra dapat menilainya sendiri.

Kebenaran patut dicari dan diperjuangkan. Tapi jika membawa ajaran kebenaran dengan cara-cara yang tidak benar, hasilnya akan bertolak belakang. Kayu akan menjadi api.

Membaca gaya Sunlie dan beberapa kawannya yang suka mencaci maki di media sosial, ada upaya sistematis yang terus bergerak membangun opini publik bahwa sumpah serapah dan makian itu wajar, sebab kata-kata tersebut tertulis di dalam kamus. Lumrah menurut mereka.

Namun, pembelaan mereka tidak sepenuhnya dapat diterima, kecuali bagi orang yang terbiasa mengucapkan kata-kata tidak senonoh itu di lingkungan keluarga dan pertemanan yang memang rusak secara etika dan moral. Dalam ilmu Patologi Sosial, ada sekelompok orang yang disebut memiliki penyakit jiwa yang memang kesukaannya berkata-kata kotor dan melakukan perbuatan-perbuatan kotor.

Nalar mereka yang mengagungkan kata-kata kotor di muka umum yang dianggap biasa, enteng, dan tidak merasa bersalah dapat diuji oleh sebuah perumpamaan: Jika ada sepasang suami istri, sah status perkawinannya, kemudian keduanya pergi ke tengah pasar melakukan adegan mesum layaknya di atas ranjang, apa reaksi orang-orang? Pasar buncah. Semua orang marah terhadap kelakukan suami istri itu karena perbuatan mereka memalukan.

Kenapa orang murka kepada suami istri itu? Bukankah mereka pasangan yang sah? Mereka saling mencintai. Di saat berbuat mesum itu mereka juga membawa surat nikah di saku masing-masing. Kok dianggap salah?

Salah karena tidak beretika, tidak tahu adab, tidak mafhum mana ruang publik mana ruang privat. Tidak tahu mana bilik kecil mana bilik besar.

Apa tidak wajar yang dilakukan suami istri itu? Sangat wajar jika dikerjakan pada tempatnya; ruang privat. Lakukanlah itu. Tidak seorang pun boleh melarang, sebab itu hak mereka sebagai pasangan yang sah.

Begitulah kata-kata, tidak asal lompat dari mulut, apalagi mulut itu mulut sastrawan yang dianggap sebagai orang yang pandai mengolah kata-kata—kini ujung jari yang menjadi mulut itu, dan tak berlidah, lebih tajam dari mulut yang berbibir, bergigi dan berlidah. Walau kata-kata makian itu tersurat di KBBI—Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sastrawan harus memberikan edukasi dan preseden baik kepada publik pembacanya. Apalagi media sosial, yang membaca status, komentar, tulisan itu bukan saja dari kalangan mereka sesama sastrawan, tapi ada pembaca lain di luar lingkungan mereka. Jika terjadi perbedaan pendapat, selayaknya disampaikan secara beretika pula.

Saut Situmorang, tokoh di balik gerakan penolak puisi esai DJA, pada 2015 silam berurusan dengan aparat hukum karena melakukan tindak pidana pencemaran nama baik di media sosial kepada Penyair Fatin Hamama. Saut dijemput polisi ke kediamannya di Jogja. Selain Saut, sastrawan Sutan Iwan Soekri Munaf juga terseret kasus yang sama. Peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi di ranah intelektual jika etika debat dapat saling dijaga dan dihormati, tanpa menyerang dan menyinggung pribadi seseorang.

Kasus Saut dan Iwan mengingatkan publik sastra pada kasus serupa yang menimpa HB Jassin. Jassin dimejahijaukan karena menerbitkan cerpen “Langit Makin Mendung” karya penulis dengan nama pena Kipandjikusmin pada Agustus 1968 di Majalah Sastra. Cerpen itu dianggap menghina keyakinan umat Muslim sehingga terjadi unjuk rasa dan penyerangan di kantor majalah Sastra di Medan dan Jakarta. Bedanya, pengadilan mengadili cerita pendek yang dibela Jassin sebagai produk imajinasi, sedangkan Saut dan Iwan dijerat hukum karena menyinggung personal pribadi (Fatin Hamama) dengan perkataan (tulisan/komentar) yang tidak patut dan menyinggung nama baik.

Di ranah kewartawan dikenal Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang di salah satu bagiannya menyebut bahwa wartawan Indonesia tidak membuat fitnah dan sadis. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk, sedangkan sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.

Prinsip KEJ ini selayaknya juga dimiliki kaum sastrawan yang terhormat itu agar berimbang menyampaikan informasi kepada publik, tidak berkata-kata kotor dan tidak menyebarkan fitnah secara sadis tanpa menimbang perasaan orang lain. Jika menghargai intelektual, ilmu pengetahuan hendaknya disampaikan dengan cara-cara intelek dan santun.

Jangan jadi sungai yang di kedalaman airnya kotor, sebab di muara ia akan menampung sampah.
Atau kata Raja Ali Haji: Barang siapa suka mencela orang/ itu tanda dirinya kurang// barang siapa suka berkata kotor/ mulutnya itu seperti ketor(tempat membuang ludah makan sirih)// Bila hendak melihat orang berbangsa/ lihatlah kepada budi dan bahasa//. (Gurindam Dua Belas).

Jika kelompok-kelompok yang kontra puisi esai membikin petisi yang konon telah mencapai angka 2000 penandatangan itu, publik sastra (sastrawan, kritikus, pembaca—pelajar, mahasiswa, guru, dosen dan masyarakat umum lainnya) yang netral memandang persoalan dan masih peduli terhadap kesucian bahasa dan sastra Indonesia, selayaknya membuat petisi tandingan. Petisi bisa memakai judul esai ini: “Bersihkan Sastra Indonesia dari Politik Caci Maki”. Petisi bukan untuk membela puisi esai atau DJA, tapi untuk menjaga muruah bahasa dan sastra Indonesia.

Masyarakat jenuh melihat perilaku oknum politisi di pentas politik Tanah Air yang beragam tingkah polahnya. Masyarakat memilih jalan sastra untuk mencari kedamaian di sela-sela kesibukan. Tapi nyatanya jalan damai yang diharap itu tidak didapat, sebab sastra pun ikut tercemar, dikumuhi luapan bahasa senonoh yang lebih tak beretika dibanding para politisi yang berdebat di media massa.

Di bangku-bangku sekolah, sastra diajarkan sebagai pelajaran yang menumbuhkan nilai-nilai karakter dan budi pekerti luhur, tetapi di alam nyata bertolak belakang dengan perilaku pelaku-pelaku sastra (sastrawan) yang menghasilkan karya sastra itu.

Penulis perempuan asal Aceh, Ida Fitri, di sebuah status di Facebookmenulis: “Apa yang terjadi, jika di masa depan, anak-anak kita menjadikan puisi esai ala Togog sebagai rujukan puisi Indonesia?”

Pertanyaan Ida ini menarik dan dapat dikutip dengan kalimat serupa: “Apa yang terjadi, jika di masa depan, anak-anak kita menjadikan bahasa-bahasa kotor ala sastrawan-sastrawan yang berpikir kotor itu sebagai rujukan perilaku sehari-hari mereka?”

Menafsir Buku Lawan Buku
Nuruddin Asyhadie dan Umar Fauzi Ballah, mempertanyakan pendapat saya di kolom komentar Facebook Esha Tegar Putra tentang logika buku lawan buku, karya lawan karya yang saya tawarkan pada catatan saya sebelumnya menyikapi polemik puisi-esai (lihat: Jika Saya Berbeda Jalan Apa Kita Masih Berkawan?). Sementara di beranda Facebook-nya, Malkan Junaidi menganalogikan jika ada produk makanan diduga mengandung zat berbahaya beredar di pasaran, tindakan apa yang dilakukan pertama kali? Malkan menyebut bahwa langkah pertama adalah menyelidiki benar-tidak dugaan itu, lalu mengambil sampel dan membawa produk makanan itu ke Dinas Kesehatan untuk diperiksa. Jika terbukti berbahaya, lalu diumumkan, agar masyarakat tahu, kemudian ditarik dari pasaran.

Analogi Malkan yang mengambil sampel makanan dapat saya terima. Sesuai nalar. Masuk akal jika kasusnya murni membahas produk makanan.

Tapi analogi itu belum cukup matang. Tidak bisa menyamakan makanan dengan produk karya tulis, taruhlah di sini puisi esai—atau apa pun jenis karya lain. Produk makanan yang mengandung zat berbahaya, jika tidak segera dilaporkan ke pihak berwenang, Dinas Kesehatan—lebih tepatnya Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI—maka pemakan (konsumen) akan keracunan dan terancam jiwanya. Perlu segera dilaporkan jika ada masyarakat yang mengetahui, tidak boleh dibiarkan. Ada lembaga berwenang yang mengurus soal makanan dan minuman jika kadaluarsa atau mengandung zat berbahaya.

Tapi harus diingat, karya tulis bukan makanan. Orang yang membaca karya tulis tidak keracunan, apalagi sampai terenggut nyawanya walau seberbahaya apa pun buku di tangannya. Tidak ada lembaga berwenang yang melarang sebuah buku selama konten buku tidak terlarang oleh aturan hukum negara. Malah sangat aneh dan lucu jika ada penyair yang melarang penyair lain berkarya.

Sebagai analogi perbandingan, saya muslim, mengimani Alquran sebagai kitab suci agama saya, Islam. Di rumah saya ada Kitab Injil, saya baca Injil. Apakah sertamerta saya murtad lalu meninggalkan agama saya karena membaca Injil? Tidak, saya tetap beriman kepada Alquran dan berusaha mengamalkan isinya. Dengan membaca Injil, juga kitab-kitab agama lain, misalnya, saya mendapat tambahan ilmu pengetahuan, terutama perbandingan agama—bagaimana agama-agama lain mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada umatnya.

Apalah itu puisi esai. Bukan produk agama, bukan kitab suci. Tidak berpahala dan tidak berdosa orang menulis dan membacanya. Berlebihan jika ‘ditakuti dan dicemaskan’ jika ada orang menulis lalu mengumpulkannya menjadi sebuah buku.

Oh, DJA membikin puisi esai agar dia menjadi tokoh sastra paling berpengaruh, dia memainkan kuasa uang untuk mengajak penyair-penyair lain menulis puisi esai.

Saya tidak terlalu percaya DJA akan menjadi tokoh penting di jagat sastra Tanah Air jika dia tidak terus berkarya. Karyanya nanti yang akan bicara sekuat apa ketokohan dan mutu tulisan yang dibuatnya.

Pembaca hari ini cerdas, tidak mudah terpengaruh dan dipengaruhi. Karya-karya DJA yang akan membela dirinya sebagai tokoh—jika ketokohan itu memang tujuannya. Saya tetap meyakini bahwa pembacalah hakim. Jika karya itu bagus, maka akan melekat di ingatan banyak orang sebagai karya bagus; diulang baca, dikaji dan dibahas di ruang-ruang kelas, dicetak berkali-kali. Tapi, jika karya itu buruk, tidak bermutu, sifatnya akan seperti angin, datang dan pergi tidak perlu diundang, apalagi dipaksakan datang. Musiman. Dan musim selalu berganti.

Buku lawan buku, karya lawan karya, bermakna sederhana. Jika kelompok kontra puisi esai tidak menyukai kerja kreativitas DJA dan gerakannya, sebaiknya bermainlah dengan cara-cara fair. Cara-cara cerdas tanpa perlu memfitnah dan mencaci maki. Agungkanlah puisi-puisi yang bukan puisi esai yang diyakini itu sebagai kebenaran yang mutlak—atau disakralkan. Tulis sebanyak-banyaknya puisi itu, kemudian gagas penerbitan-penerbitan yang lebih besar jangkauannya dari apa yang dilakukan DJA. Terus lakukan kampanye dengan cara-cara positif tanpa membunuh karakter orang lain—tanpa status dan komentar-komentar sarkas di media sosial. Jika ingin jadi kritikus, tulis kritik-kritik yang cerdas dan berimbang, tidak menghakimi sepihak atau atas dasar kepentingan diri dan kelompoknya saja. Nanti vonis kembali di tangan pembaca, siapa yang terus berkarya akan abadi di ingatan orang, dan yang tidak berkarya hilang dikubur zaman.

Tidak perlu membangun kecemasan seperti Esha Tegar Putra bahwa dugaannya ada agensi-agensi yang melanggengkan ketokohan DJA lewat puisi esai (lihat: Sastra, Arena, Kuasa, Surat Terbuka untuk Publik Sastra, Padang Ekspres, Minggu, 21 Januari 2018). Jika dugaan itu pun ada, kelompok yang kontra DJA bangun pula agensi-agensi yang lebih baik dan kuat untuk karya-karya yang lebih baik dari puisi esai—sekali lagi dengan cara-cara fair tanpa caci maki. Hargai kreativitas.

Penyair Soni Farid Maulana membikin puisi jenis Sonian (merujuk nama Soni Farid Maulana), kemudian diklaim pengikutnya sebagai genre puisi baru. Kita hargai ‘ijtihad’ Soni itu. Jika berkembang, puisi Indonesia semakin berwarna. Gubernur Sumatra Barat, Irwan Prayitno, bikin pantun-pantun spontan dengan tema kekinian dan ia bacakan setiap kali berpidato, kita hargai itu. Pantun spontan Irwan mencapai 18 ribuan lalu dicatat MURI sebagai pantun terbanyak di dunia, layak kita beri apresiasi. Irwan membangkitkan tradisi berpantun yang nyaris punah.

Jauh sebelum itu, mengutip Maman S Mahayana, Muhammad Yamin menawarkan Soneta untuk menolak syair dan pantun. Sutan Takdir Alisjahbana dan para penyair Pujangga Baru membawa konsep Puisi Baru—meski mereka berhasil meneguhkan isi dan bentuk baru dalam puisinya, jejak pantun dan syair masih sangat kentara.

Saya kira begitu juga puisi esai, hanya salah satu bentuk kreativitas terhadap kegelisahan seorang penyair yang menginginkan sesuatu yang berbeda dari keumuman yang ada. Sebagai pribadi saya menghormati jalan ‘ijtihad’ DJA.

Kebebasan mencipta, kata HB Jassin, adalah soal yang penting dipikirkan dan disadari oleh para seniman, terutama seniman muda. Dan ini perlu dibicarakan dalam tingkat yang lebih tinggi dan iklim yang jernih, lepas dari emosi yang berkobar-kobar dan meluap-luap. Socrates telah dipaksa minum racun karena ia dianggap berbahaya mengajarkan cara berpikir yang logis dealektis kepada para pemuda dalam mencari kebenaran. Ia dihukum oleh orang-orang yang takut akan kebenaran. Tapi kebenaran tidak turut binasa bersamanya. (*)

*)Muhammad Subhan, pegiat literasi dan pembaca buku-buku sastra, berdomisili di Padangpanjang. Email: rinaikabutsinggalang@gmail.com